Sekjen Bawaslu RI Monitoring dan Evaluasi Program di Bawaslu Maluku Utara
|
Ternate, 6 Juni 2026 – Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Sirait, melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi program serta kegiatan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Sabtu (6/6).
Dalam kunjungan tersebut, Sekjen Bawaslu RI didampingi Deputi Administrasi Bawaslu RI La Bayoni, serta Kepala Biro SDM dan Inspektur Wilayah I Hengky Pramono. Rombongan disambut oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Masita Nawawi Gani, anggota Bawaslu Provinsi, Kepala Sekretariat, dan jajaran pegawai.
Dalam sambutan selamat datangnya, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Hj. Masita Nawawi Gani, S.H., menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan Sekjend Bawaslu RI beserta jajaran untuk meninjau langsung progres kerja di Maluku Utara.
"Kehadiran Bapak Sekjend, Bapak Deputi, dan Bapak Kabiros SDM menjadi suplemen semangat bagi kami di daerah. Rapat Monev ini sengaja kami laksanakan demi memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan serta tetap menjaga nilai-nilai akuntabilitas," ujar Masita di hadapan peserta rapat.
Pada kesempatan tersebut, Sekjen Bawaslu RI menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia sebagai aset utama organisasi. Ia mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan kelembagaan ke depan. Dalam arahannya, Sekjend Bawaslu RI Bapak Ferdinand Eskol Sirait memberikan wejangan sosiologis dan motivasi mendalam terkait penguatan kapasitas internal lembaga. Beliau menekankan bahwa fungsi pengawasan pemilu tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pondasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang solid, berintegritas, dan kompeten.
Selain itu, Sekjen juga mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan harus dipandang sebagai momentum untuk mendorong efektivitas kerja. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dan kinerja pengawasan, melainkan menjadi dorongan untuk bekerja lebih inovatif, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi antara Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
(Humas Bawaslu Maluku Utara)