Komisi I DPRD Maluku Utara Kunjungi Bawaslu Malut, Bahas Pengawasan Pemilu dan Penguatan Kelembagaan

Ternate, 5 Juni 2026 – Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Jumat (5/6/2026). Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi data kependudukan berkelanjutan serta evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara sekaligus Koordinator Komisi I, Husni Salim, didampingi Ketua Komisi I Nazlatan Ukhra Kasuba, Wakil Ketua Komisi I Risno Sadonda, serta anggota Komisi I lainnya, yakni Sukri Ali, Farida Djama, Jimmy Rifki The, La Putu, Astri Tiarasari Yasin, Alexander Paka, dan Muksin H. M. Saleh.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara memaparkan berbagai tugas dan fungsi pengawasan yang terus dijalankan pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan. Meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional, Bawaslu Maluku Utara tetap berkomitmen melaksanakan tugas pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta pengelolaan data dan informasi kepemiluan secara optimal.

Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang hadir menerima yakni Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan dan Humas Bapak Rusly Saraha Bersama Kordiv PP dan Datin Bapak Sumitro Muhammadia, Kordiv SDMOD Bapak Soleman Patras beserta Kabag Pengawasan dan Humas. Kordiv P2H Bawaslu Prov. Malut Rusly Saraha menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah dan DPRD sangat dibutuhkan untuk memperkuat kelembagaan pengawasan pemilu di daerah. Salah satu persoalan mendasar yang masih dihadapi Bawaslu Maluku Utara hingga saat ini adalah belum tersedianya lahan dan bangunan kantor permanen milik Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, keterbatasan anggaran operasional juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Bawaslu Maluku Utara berharap DPRD Provinsi Maluku Utara dapat memberikan dukungan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk mendorong penyediaan lahan serta pembangunan kantor permanen Bawaslu sebagai aset negara yang menunjang keberlanjutan pelaksanaan tugas pengawasan demokrasi di daerah.

Sementara itu, Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara menyampaikan apresiasi atas kinerja Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Maluku Utara. DPRD juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan Bawaslu dalam rangka memperkuat tata kelola demokrasi, meningkatkan kualitas data kependudukan, serta mendukung penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu di Provinsi Maluku Utara.

Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh dialog. Kedua lembaga sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi guna mendukung terciptanya penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas, transparan, dan berintegritas di Maluku Utara.