Rusly Gali Informasi dan Permasalahan Hasil Pleno DPS Tingkat Kabupaten/Kota

Ternate-Bawaslu Malut. Anggota Bawaslu Maluku Utara, Rusly Saraha, menggali informasi dan permasalahan terkait hasil pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten se-Malut dalam Rapat Konsolidasi Data Pasca Pleno DPS yang digelar di Kantor Bawaslu Malut, Jumat (16/8). Rapat ini juga dihadiri oleh Kordiv SDM dan Organisasi, Suleman Patras; Kepala Bagian Pengawasan, John Abdullah Buluran; Kordiv HP2H; dan staf Bawaslu dari kabupaten/kota. Dalam rapat tersebut, Rusly Saraha mengungkapkan beberapa poin utama dalam evaluasi yang dilakukan. “Pertama, perlunya mengonfirmasi laporan dan informasi yang diterima dari Bawaslu Kabupaten/Kota terkait proses pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) hingga rekapitulasi data pemilih dan penetapan DPS,” kata Rusly. Selanjutnya kata mantan Anggota Bawaslu Ternate itu, pembaruan data terkait pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih tercatat di TPS pasca penetapan DPS juga menjadi perhatian. “Potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang belum terdaftar dalam DPS juga diidentifikasi dan perlu ditindaklanjuti,” tambahnya Rusly juga menekankan pentingnya menyusun langkah-langkah bersama yang bisa diambil oleh jajaran internal Bawaslu dalam mempersiapkan publikasi DPS yang lebih transparan dan akurat. Kepala Bagian Pengawasan, John Abdullah Buluran, turut mengingatkan pada Pemilu 2019, pihaknya tidak memiliki cukup data yang valid. Ia menekankan pentingnya mengumpulkan data yang akurat dari tingkat kabupaten/kota agar kejadian serupa tidak terulang. “Pada pemilu 2019, Bawaslu ketika pleno tidak dapat berbuat banyak karena minimnya data dari kabupaten/kota,” jelas John. Dalam rapat tersebut, setiap kabupaten/kota juga menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi termasuk isu terkait data pemilih yang belum valid maupun belum tercoklit dan pemilih yang tidak dikenal tetapi NIK dan KK aktif terdaftar di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Peliput/Editor : Dandi