Perkuat Pengawasan Pemilu 2029, Bawaslu Malut Awali Konsolidasi Demokrasi ke DPW PKB

TERNATE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara memulai agenda nasional "Konsolidasi Demokrasi" dengan mengunjungi kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku Utara pada Senin, 10 Agustus 2026. PKB menjadi partai politik pertama yang dikunjungi dalam rangkaian silaturahmi yang direncanakan berlangsung hingga Desember 2026 mendatang.

Anggota Bawaslu Maluku Utara, Suleman Patras, menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan untuk memberikan informasi awal terkait tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027, termasuk proses verifikasi administrasi dan faktual partai politik. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128, yang kini mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil).

"Keterwakilan perempuan kini bersifat imperatif atau wajib. Jika dalam satu dapil kuota 30 persen tidak terpenuhi, maka partai tersebut tidak dapat mengikuti pemilihan sebagai peserta di dapil tersebut," tegas Anggota Bawaslu Malut, Adrian Yoro Naleng, dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, Bawaslu memaparkan penguatan kewenangan lembaga berdasarkan Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Dalam aturan terbaru ini, rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pemilu kini bersifat putusan yang wajib dieksekusi oleh KPU, bukan lagi sekadar rekomendasi yang bisa dikaji ulang. Hal ini dipandang sebagai langkah memperpendek proses penanganan pelanggaran agar lebih efisien.

Pertemuan tersebut juga membahas isu pemisahan antara Pemilu Nasional (Presiden, DPR, DPD) dengan Pemilu Lokal (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) berdasarkan Putusan MK 135. Pihak Bawaslu mengingatkan partai politik untuk mulai menyiapkan strategi konsolidasi internal menghadapi dua musim pemilu tersebut.

Ketua DPW PKB Maluku Utara, Jasri Usman, menyambut positif kunjungan ini dan menyebut informasi yang disampaikan sebagai masukan berharga bagi internal partai. Ia mengakui pemenuhan kuota perempuan menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik di Maluku Utara.

"PKB saat ini sedang melakukan konsolidasi hingga tingkat kecamatan untuk menyiapkan perangkat partai guna menghadapi verifikasi dan pemilu mendatang," ujar Jasri.

Dalam diskusi tersebut, Sekretaris DPW PKB, Abdul Malik Silia, juga memberikan catatan kepada penyelenggara terkait rencana penambahan kursi legislatif dan penataan dapil agar mempertimbangkan aspek keadilan geografis, mengingat kondisi wilayah Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan.