Bawaslu Maluku Utara Resmi Buka Orientasi PPPK 2026, Perkuat Integritas dan Kompetensi ASN Pengawas Pemilu

Ternate, Bawaslu Maluku Utara – Bawaslu Provinsi Maluku Utara resmi membuka kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2026 yang diikuti sebanyak 81 hingga 89 peserta dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku Utara secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (22/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu di seluruh wilayah Maluku Utara.

Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Sumitro Muhammadia, yang mewakili Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Dalam sambutan Ketua Bawaslu yang dibacakannya, disampaikan bahwa penerimaan PPPK merupakan bentuk komitmen pemerintah dan Bawaslu RI dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pengawas pemilu. Kehadiran ASN PPPK diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan demokrasi di Maluku Utara yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, keberagaman sosial budaya, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam arahannya, Sumitro Muhammadia menegaskan bahwa seluruh PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara yang akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kinerja. Ia mendorong seluruh peserta agar menjadikan masa orientasi sebagai momentum membangun inovasi, meningkatkan kapasitas, serta memiliki inisiatif dalam mendukung penguatan kelembagaan Bawaslu tanpa selalu menunggu arahan pimpinan.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si., menekankan bahwa orientasi merupakan kewajiban bagi seluruh ASN PPPK di lingkungan Bawaslu. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk membangun supporting system yang kuat sehingga seluruh pegawai, baik yang bertugas pada bidang administrasi, keuangan, maupun teknis, memiliki pemahaman yang utuh terhadap proses bisnis utama Bawaslu, termasuk pengawasan tahapan pemilu, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja kolaboratif. Keberhasilan organisasi, menurutnya, hanya dapat dicapai melalui kerja sama tim yang solid, disiplin, dan memiliki tujuan yang sama dalam menjaga kualitas demokrasi.

Sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN, seluruh peserta membacakan komitmen untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mengimplementasikan nilai-nilai dasar Bawaslu yang meliputi integritas, transparansi, profesionalitas, dan kebersamaan. Kepala Sekretariat juga menegaskan pentingnya etika kerja, di antaranya menjaga fokus dalam rapat, menghormati lawan bicara, serta menggunakan atribut ASN secara lengkap sebagai bentuk profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada sesi materi kebijakan orientasi, peserta memperoleh pemahaman mengenai tujuan strategis penyelenggaraan orientasi PPPK, metode pembelajaran melalui Learning Management System (LMS), hingga mekanisme penilaian yang mencakup kehadiran, sikap dan perilaku, serta hasil akademik dengan standar kelulusan minimal 70 persen. Selanjutnya, peserta mengikuti penjelasan teknis penggunaan LMS dan melaksanakan pre-test sebagai bagian dari evaluasi awal kompetensi.

Orientasi PPPK Bawaslu Provinsi Maluku Utara dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 10 hingga 12 hari, mulai 22 Juli sampai 2 Agustus 2026. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap seluruh ASN PPPK mampu memahami tugas dan fungsi kelembagaan, menginternalisasi nilai-nilai organisasi, serta meningkatkan kompetensi sebagai fondasi dalam mendukung pengawasan pemilu dan pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan terpercaya di Provinsi Maluku Utara.