Lompat ke isi utama

Berita

Rakor dengan KPU Malut, Rusly sebut Pengawasan Pilkada Perlu “Mata Besar”.

Rakor dengan KPU Malut, Rusly sebut Pengawasan Pilkada Perlu “Mata Besar”.
Tobelo–Bawaslu Malut.  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku Utara turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara, Selasa (16/7). Dalam rakor yang diadakan di Tobelo tersebut, Bawaslu menyampaikan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pencalonan Pilkada yang akan datang. Anggota Bawaslu Maluku Utara, Rusly Saraha, menyatakan Pilkada berbeda dengan pemilu, Pemilu lebih banyak kompetitor sedangkan Pilkada lebih sedikit, karena itu kata Rusly pengawasan terhadap pencalonan merupakan salah satu aspek krusial yang membutuhkan mata besar untuk mendeteksi banyak situasi. “Mengawasi dengan fokus karena mungkin saja banyak hal-hal kecil menjadi besar, yang biasa menjadi biasa dan yang tidak penting seolah-olah genting,” ujar Rusly. Selain itu lanjutnya, Pilkada itu membuka ruang polarisasi kepentingan dan isu kedaerahan muncul dikalangan masyarakat, bahkan penyelenggara pun  disoroti kinerjanya lebih tajam. “Pilkada merupakan ujian pertaruhan penyelenggara, apa yang kita lakukan akan menjadi sorotan masyarakat,” tambahnya. Ia pun menekankan dalam tahapan pencalonan dibutuhkan sinergi dan konsistensi pelaksanaan jadwal tahapan sebab waktunya lebih singkat, juga kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, profesionalitas, keterbukaan akses dalam Sistem Informasi Pencalonan Pilkada (Silonkada) dan sosialisasi kepada masyarakat lebih optimal. “Proses pencalonan yang bersih dan transparan merupakan fondasi penting bagi pelaksanaan Pilkada yang adil dan demokratis,” pungkasnya. Rakor tersebut dihadiri oleh perwakilan dari KPU Kabupaten/Kota se -Maluku Utara dengan narasumber dari Polda Maluku Utara, Bawaslu, Bappeda dan Dinas Pendidikan Pemprov Maluku Utara. Para peserta berdiskusi mengenai berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi dalam proses pencalonan dan bagaimana mengatasinya secara efektif. Salah satunya terkait netralitas penyelenggara, ASN dan TNI/Polri serta legalitas ijazah para bakal calon. Rakor ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara penyelenggara serta semua pihak yang terlibat dalam Pilkada, sehingga proses pencalonan dapat berlangsung dengan transparan dan adil. Peliput/Editor : Dandi
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle