Kepada Jama’at Gereja Imanuel, Rusly Sampaikan Dampak Politik Uang

Ternate-BAWASLU MALUT. Politik uang tidak hanya dapat merusak martabat demokrasi tetapi juga menyuburkan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dampaknya akan menghambat pembangunan dan pengabaian kepentingan publik. Hal itu disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara Rusly Saraha ketika menjadi narasumber pendidikan politik Gereja Protestan Maluku Imanuel di Gedung Serbaguna Imanuel Ternate, Kamis malam (17/08/2023). Kata Rusly, berdasarkan rilis KPK selama periode 2004 - 2022, terdapat 176 kepala daerah dan 310 wakil rakyat yang terjerat korupsi. ”Modal yang besar ketika mencalonkan diri dan mengurus kontestasi Pemilu dan Pilkada potensial memberi ruang seseorang terlibat praktek korupsi ketika terpilih" paparnya. Ia pun mewanti-wanti kepada jama’at gereja untuk tidak tergoda dengan sejumlah uang yang diberikan oleh para calon menjelang pemilu 2024. “Uang seratus dua ratus ribu itu lebih murah dibanding harga ayam, sedangkan kita tergadai selama lima tahun” Rusly pun membeberkan selain menyasar masyarakat, politik uang juga dapat menyasar penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu yang miskin integritasnya. “Kekacauan ini diperparah manakala penyelenggara tidak jujur dan profesional dan miskin integritasnya” katanya. Ia pun meminta kepada jama’at agar menjaga harga dirinya dengan gerakan bersama melawan praktek politik uang serta terus mengawal kerja-kerja penyelenggara pemilu agar konsisten bekerja secara profesional. Terlebih, rilis Bawaslu RI menempatkan Maluku Utara sebagai daerah dengan kategori rawan politik uang tertinggi nasional. Oleh karena itu pihaknya berharap jama'at Gereja Imanuel dapat bersama-sama melakukan pencegahan dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. “Kita semua punya tanggung jawab dan peran besar dalam menebarkan kebaikan sekaligus memastikan jalan pemilu kedepan jadi lebih bermartabat ” kata Rusly. Peliput/Editor : Dandi