Lompat ke isi utama

Berita

Jajaki Kerjasama Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Malut dan UMMU siap bersinergi

Jajaki Kerjasama Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Malut dan UMMU siap bersinergi
Ternate-BAWASLU MALUT. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024 khususnya di Maluku Utara tidaklah hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut tetapi dibutuhkan kerjasama dengan stakeholder seperti perguruan tinggi. Hal itu disampaikan oleh Masita Nawawi Gani Ketua Bawaslu Malut dalam melakukan penjajakan kerjasama pengawasan partisipatif dan pendidikan pemilih dengan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) di gedung rektorat, Rabu (30/08/2023). “Maluku Utara ini dalam rilis indeks kerawanan pemilu tertinggi nasional, karenanya perlu kerjasama salah satunya dengan kampus-kampus yang memiliki mahasiswa yang tidak sedikit untuk memberikan edukasi” katanya Sementara itu, Rusly Saraha Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas mengatakan program dalam kerjasama tersebut dilakukan pertama, sosialisasi pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif di lingkungan kampus dan masyarakat, kedua pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) “menopang Upaya pengawasan partisipatif dan Pendidikan pemilih di lingkungan Masyarakat” kata Rusly  Ketiga, pelaksanaan program Kuliah Kerja Sosial (KKS), keempat pembentukan pojok pengawasan di kampus sebagai media edukasi dan pengawasan partisipatif pemilu, kelima, kemudahan akses terkait dokumen pengawasan pemilu dan pemilihan untuk menopang agenda penelitian, dan keenam, dukungan sebagai fasilitator dan narasumber dalam agenda-agenda pelatihan maupun sosialisasi Pendidikan pemilih. Wakil Rektor I UMMU Abdul Halil Hi. Ibrahim mengatakan pihaknya menyambut baik usulan kerjasama tersebut, kata Abdul, materi kepemiluan nanti akan dimasukan dalam kegiatan kemahasiswaan “Kami ada Kuliah Kerja Sosial dan Dakwah (KKSD), nanti materi pengawasan partisipatif ini dapat disisipkan dalam kegiatan tersebut” tandasnya Peliput/Editor : Dandi
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle