Inilah Langka Strategis Bawaslu Malut Hadapi Kerawanan Pemilu

TERNATE,BAWASLU MALUT-Ketua Badan Pengawasan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara Hj. Masita Nawawi Gani, SH mengatakan dengan masuknya Provinsi Maluku Utara sebagai daerah yang paling rawan sesuai rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) oleh Bawaslu RI maka Bawaslu Maluku Utara akan melakukan langkah-langkah strategis.

Langka strategis lanjut Masita, dengan melakukan kegiatan pencegahan terhadap adanya potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan potensi konflik dan keamanan pada pelaksanaan tahapan pemilu 2024 dengan melibatkan masyarakat melalui program pengawasan partisipatif dalam bentuk edukasi pada setiap tahapan yang berjalan.

“Kami akan memaksimalkan pencegahan terhadap adanya potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan potensi konflik dan keamanan tentunya dengan melibatkan masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif melalui program pengawasan partisipatif,”ungkap  Masita di kantor Bawaslu Maluku Utara, pada Senin (09/01/2023).

Anggota Bawaslu dua priode tersebut juga megatakan dalam memaksimalkan pencegahan dan pengawasan pemiliu, Bawaslu Maluku Utara akan melakukan program-program kegiatan diantaranya, Desa Awasi DPT dalam tahapan pemuktahiran data pemilih, Bakugasa ASN netral untuk pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN di 10 kabupaten/kota.

Selain itu, MOU dengan organisasi perempuan dalam program gerakan perempuan mengawasi, Desa Anti politik uang dan politisasi SARA, ujaran kebencian serta berita bohong pada saat tahapan kampanye dan pungut hitung.

Bawaslu juga kata Masita akan melaksanakan Deklarasi Anti politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian dan berita bohong bersama steakholder Pemilu yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk tahapan kampanye dan pungut hitung dan Deklarasi Ayo Awasi Bersama  dengan seluru  peserta Pemilu  2024 untuk tahapan kampanye dan pungut hitung.

“Dengan adanya program-program tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemilu Tahun 2024 di Maluku Utara berjalan dengan baik dan minim konflik ,” sebutnya.

Sebagai informasi dalam waktu dekat Bawaslu akan melakukan kegiatan Rakernis (Rapat Kerja Teknis) terkait tindak lanjut IKP dengan fokus utama pada strategi pencegahan dan pengawasan terhadap potensi kerawanan sesuai dengan data IKP yang diluncurkan oleh Bawaslu RI tangga 16 Desember 2022 lalu.

“Selain Provinsi Maluku Utara juga terdapat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara yang masuk pada rawan tinggi yaitu Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah. Dimana Kota Ternate mendapatkan nilai 93,84 persen. Dan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 76,06 persen. Didalam dimensi sosial politik tersebut sudah termasuk subdimensi  keamanan” tutupnya. (humas)