Empat Paslon Cagub dan Cawagub Malut Sepakat Tolak Politik Uang

Ternate-Bawaslu Malut. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara menggelar deklarasi harmoni tanpa politik uang pada Pilgub Malut 2024, Senin (30/9/2024), di Ballroom Royal's Resto Ternate. Deklarasi ini dihadiri oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur, kecuali pasangan nomor urut satu, yang memberikan dukungan lewat video. Acara ini menjadi simbol perlawanan terhadap praktik politik uang yang merusak integritas demokrasi. Anggota Bawaslu Maluku Utara, Rusly Saraha, menegaskan pentingnya menghindari politik uang dalam Pilkada. Menurutnya, masa kampanye sering kali menjadi periode terjadinya banyak pelanggaran, termasuk politik uang. “Masa kampanye adalah masa paling banyak menyumbang pelanggaran. Kami berharap semua pihak mematuhi aturan, terutama larangan ASN terlibat politik praktis dan kepala desa berpihak pada calon tertentu,” ungkap Rusly. Sejarah Ternate juga diangkat sebagai pelajaran. Rusly mengingatkan bahwa harmoni yang telah dibangun sejak masa Sultan Ternate harus dijadikan pedoman dalam Pilkada. “Nilai-nilai beradab yang telah dijunjung leluhur kita harus menjadi acuan kampanye yang bersih, tanpa politik uang,” ujarnya. Sekprov Malut, Abubakar Abdullah, menambahkan bahwa politik uang mengancam demokrasi. “Praktik politik uang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya untuk mempengaruhi pemilih. Kita harus mencegahnya agar Pilkada menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat,” tegasnya. Keempat pasangan calon, baik yang hadir langsung maupun lewat video, sepakat untuk menolak politik uang. Calon Gubernur Benny Laos menegaskan pentingnya memberikan pendidikan politik yang baik kepada pemilih. “Jangan ada jual beli suara, itulah makna sejati dari menolak politik uang,” pungkas Benny. Peliput : Dandi Editor : Nasarudin